Latest News

Politikus Tidak Punya Iktikad Baik

Berita Terkini : Politikus Tak Punya Iktikad Baik , dewan perwakilan rakyat Terkorup Versi Survei TII 

Bagaimana rakyat akan makmur sejahtera, jikalau wakil rakyatnya sendiri banyak yang menciderai kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia. Bagaimana sanggup memperjuangkan kemakmuran rakyat bila yang di cari hanya memperkaya diri? Bangsa Indonesia akan sejahtera kalau para koruptor pemakan uang rakyat sudah musna. Ketamakan mereka-mereka yang mementingkan diri sendiri mengabaikan negaralah yang menciptakan semakin banyak rakyat sengsara.
Jika membahas kasus korupsi memang tidak akan pernah ada habisnya, terus terjadi dan sulit diberantas alasannya ialah dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak orang dari aneka macam forum pemerintahan dan legislatif.

Kasus Korupsi E-KTP


Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bahkan seakan jadi tren kalau tidak korupsi tidak keren , korupsi seakan sudah menjadi episode kehidupan oknum-oknum pejabat pemerintah dan aparaturnya, oknum-oknum wakil rakyat hingga oknum-oknum penegak aturan sendiri. Kita perlu 1000 atau bahkan sejuta KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. Karena korupsi terjadi secara sistematis pemberantasannyapun harus sistematis dan tegas.

Banyak yang takut ketika KPK menguak kasus-kasus anggota dewan perwakilan rakyat yang diduga terkait kasus E-KTP, kemudian ada upaya melawan melalui revisi RUU KPK, ada perjuangan pihak-pihak tertentu yang ingin melemahkan KPK dari segi aturan perundangan.

Survei terbaru Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun Transparency International Indonesia (TII) menempatkan dewan perwakilan rakyat di peringkat pertama forum negara yang dianggap korup, diikuti birokrasi pemerintah dan DPRD.  Survei juga menunjukkan 65% masyarakat Indonesia menganggap level korupsi meningkat dalam 12 bulan terakhir.
Peneliti TII Wawan Heru Suyatmiko mengatakan, responden menilai dewan perwakilan rakyat forum terkorup alasannya ialah banyak kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif itu.
”Anggota dewan perwakilan rakyat banyak yang diciduk, jadi tidak heran ketika masyarakat menilai,” kata Wawan ketika memaparkan hasil survei di Jakarta, Selasa (7/3). Hasil survei ini sedikit berbeda kalau dibandingkan survei pada 2013. Saat itu yang dinilai sebagai forum terkorup ialah Polri.
”Tahun 2013 dewan perwakilan rakyat menempati posisi kedua dengan rentang persentase yang jauh berbeda dengan forum kepolisian yang menempati posisi pertama.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan, dakwaan kasus ini akan mengungkap tugas sejumlah nama besar.
”Ya nanti Anda baca saja, Anda dengarkan, kemudian anda akan melihat. Mudah-mudahan tidak ada guncangan politik yang besar alasannya ialah nama yang disebutkan banyak sekali,” kata dia.
Sejumlah tokoh ternama yang pernah diperiksa sebagai saksi kasus ini di KPK antara lain Ketua dewan perwakilan rakyat Setya Novanto yang juga Ketua Fraksi Golkar periode 2011-2012, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, anggota Komisi II dewan perwakilan rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2004-2009 dan 2009-2013 Gan-jar Pranowo, mantan Ketua Frak-si Partai Demokrat dewan perwakilan rakyat M Jafar Hafsah, mantan pimpinan Komi-si II dewan perwakilan rakyat dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa, Ketua Komisi II 2009-2012 Chaeruman Harahap, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan sejumlah anggota dewan perwakilan rakyat lain.

KPK telah mendapatkan pengembalian dana Rp 250 miliar dari korporasi dan 14 individu. Sebagian dari 14 orang itu ialah anggota DPR. Namun, disinyalir ada nama-nama yang mendapatkan dana korupsi dalam jumlah besar namun tidak mengembalikan pada KPK.
Dua terdakwa yang akan disidang hari ini ialah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto. Keduanya sudah mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang membantu penegak aturan untuk membongkar perbuatan pidana. Mereka termasuk yang telah mengembalikan dana ke KPK. KPK berharap Irman dan Sugiharto konsisten dalam menawarkan keterangan dan informasi selama sidang.  Setidaknya masih ada pelaku yang sadar akan kesalahanya, dan ingin memperbaiki diri, dan mengembalikan dana, walaupun dengan konsekuensi mereka juga terkena kasus aturan juga.

Dewan Kehormatan PWI Pusat mengecam keras larangan siaran eksklusif sidang kasus E-KTP. Dewan Kehormatan PWI berpendapat, larangan siaran eksklusif pengadilan yang terbuka untuk umum, selain merupakan pelecehan terhadap kemerdekaan pers, juga bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang bebas, terbuka, dan jujur.  Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang mengatakan, larangan itu akan menjadikan kecurigaan publik atas objektivitas persidangan.

”Karena menyangkut nama tokoh dan pejabat penyelenggara negara, publik sanggup curiga dan menduga-duga bahwa ada pengaturan, sehingga sidang itu dihentikan disiarkan secara eksklusif oleh televisi,” jelasnya.
Dia mengingatkan, sesuai KUHAP, apabila sidang dinyatakan terbuka untuk umum, berarti masyarakat atau publik boleh dan sanggup mengetahui apa yang terjadi dalam proses persidangan.
Larangan itu sama saja memasung hak publik untuk mengetahui apa yang terjadi dalam sidang, memberangus kemerdekan pers, dan justru sanggup memicu peradilan yang tidak fair dan tidak jujur.
Sesuai ketentuan hukum, Dewan Kehormatan PWI Pusat berpendapat, hanya sidang anak dan kasus-kasus susila yang bersifat tertutup dan dihentikan disiarkan secara langsung.
Kecaman juga dilontarkan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Larangan tersebut sudah kebablasan dan menghalangi hak publik untuk mengetahui informasi. ”Larangan itu tidak sejalan dengan harapan masyarakat Tanah Air untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Korupsi juga sejajar dengan kejahatan terorisme,” ujar Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana.
Sidang diprediksi menyeret nama-nama besar di panggung politik ke ranah hukum, sehingga berdasarkan IJTI, jangan hingga pelarangan tersebut justru menjadikan problem baru, dengan tidak terbongkarnya megakorupsi secara gamblang dan melindungi tokoh-tokoh tertentu.
”Publik harus tahu dan mengawal sidang E-KTP secara aktif. Jangan hingga kebebasan pers yang dijamin UU Nomor 40 Tahun 1999 terpasung,” ucap Yadi. Meskipun demikian, IJTI memandang ada jadwal-jadwal persidangan yang juga harus dihormati dan tidak perlu disiarkan secara langsung. Hal tersebut untuk melindungi keselamatan saksi kunci.
Sebelumnya, Humas Pengadilan Tipikor Jakarta Johanes Priana mengatakan, Pengadilan Tipikor melarang siaran eksklusif kasus E-KTP. Alasannya, Ketua PN Jakarta Pusat yang membawahi Pengadilan Tipikor Jakarta sudah mengeluarkan peraturan melarang siaran eksklusif di lingkungan PN Jakarta Pusat.
Di sisi lain, Yohanes menyebut pengadilan tidak melarang peliputan sidang, hanya tidak diperbolehkan menyiarkan secara langsung.
Semoga akan semakin banyak pengkhianat rakyat yang akan dihukum. Rakyat sudah jenuh dan banyak kecewa dengan yang mereka-mereka mengatasnamakan sebagai wakil-wakilnya.

Dikutip dari bunyi merdeka cetak