Latest News

Sanksi Denda Iuran BPJS Kesehatan

Jika ditelaah lebih dalam sebetulnya tidak ada denda iuran BPJS Kesehatan, lebih tepatnya ialah denda biaya pelayanan  rawat inap.

Seperti yang kita tahu sebagai akseptor BPJS maka berkewajiban membayar iuran rutin setiap tanggal 10 tiap bulannya.  Diharapkan akseptor membayar iuran sempurna pada waktunya, jangan hingga menunggak berbulan-bulan. Menurut peraturan yang gres BPJS Kesehatan akan menunjukkan hukuman kepada akseptor yang menunggak dan telat bayar iuran, lebih tepatnya ialah denda biaya pelayanan  rawat inap. Pemerintah menyiapkan 2 sanksi, Pertama akseptor bpjs yang menunggak tidak diperkenankan (dilarang) memakai layanan BPJS Kesehatan dalam jangka waktu 45 hari semenjak pelunasan tunggakan. Jika akseptor tetap memakai layanan bpjs sebelum 45 hari semenjak pelunasan tunggakan maka akan dikenakan denda pelayanan sebesar 2,5% dari biaya rawat inap reguler (layanan BPJS kesehatannya tetap gratis).

Dapat disimpulkan: 
Peserta JKN-KIS terlambat membayar iuran tidak dikenakan denda keterlambatan pembayaran iuran. Namun toleransi pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan untuk akseptor atau pemberi kerja yang terlambat membayar iuran menjadi lebih pendek, yaitu satu bulan. Oleh akhirnya bagi akseptor atau pemberi kerja yang menunggak iuran lebih dari 1 bulan, penjaminan yang diberikan BPJS Kesehatan dihentikan sementara.  Namun, bila dalam rentang waktu 45 hari sehabis status kepesertaan kembali aktif dan akseptor membutuhkan pelayanan rawat inap yang dijamin BPJS Kesehatan, akseptor atau pemberi kerja dikenakan denda 2,5 persen dari total diagnosis tamat pelayanan kesehatan yang didapatkan dikali jumlah bulan tertunggak.
Rumusnya: 2,5% x (bulan tertunggak ) x (besar biaya pelayanan) = Denda pelayanan, atau besaran denda pelayanan rawat inap paling tinggi hanya Rp30 juta. Jumlah bulan tertunggak yang dipakai sebagai pola denda ialah maksimal 12 bulan. Peraturan dan perhitungan denda pelayanan ini berlaku semenjak 1 Juli 2016, dan Perpres itu disusun dengan melewati diskusi dan masukan banyak sekali pihak.
Penjaminan akan aktif kembali sehabis akseptor atau pemberi kerja melunasi semua tunggakan dan membayar iuran pada bulan berjalan. Ketika status kepesertaan kembali aktif, akseptor sanggup menerima pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rawat jalan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Tujuan Pemberlakuan Sanksi/ Denda
Merujuk Perpres No.19 Tahun 2016, sanksi/ denda iuran BPJS yang tertunggak tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akseptor terhadap pentingnya rutin membayar iuran. Dalam perjalanan kegiatan JKN-KIS selama ini ada akseptor yang sudah memakai manfaat tapi tidak mau menanggung beban iuran. Kemudian, adanya rentang waktu 45 hari semenjak status kepesertaan aktif kembali ditujukan untuk mendorong akseptor semoga rutin bayar iuran. Kondisinya dikala ini ada akseptor JKN-KIS yang hanya menunaikan kewajiban bayar iuran ketika butuh pelayanan kesehatan. Setelah menerima pelayanan kesehatan dan sembuh berhenti bayar iuran. Dengan Gotong Royong Semua Tertolong.... Aaamin.