Latest News

Revolusi Mental, Gotong Royong dalam Program BPJS Kesehatan/ JKN-KIS

Sejak 1 Januari 2014, Indonesia telah mengimplementasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat  (JKN - KIS), yang memungkinkan setiap Warga Negara Indonesia mendapat jalan masuk dan jaminan ketika mendapat pelayanan kesehatan.  Dan hingga dengan ketika ini, jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS hampir mencapai 70% dari jumlah penduduk Indonesia. Perlu kita sadari bahwa Program JKN-KIS ini sendiri merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi-JK yang tercantum dalam Nawacita ke-5, yaitu Meningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program ini diharapkan bisa meretas jalan perubahan demi Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
 Salah satu tujuan dari kita merdeka menyerupai yang diamanatkan oleh konstitusi ialah untuk Memajukan Kesejahteraan Umum. Disinilah tugas penting dari BPJS Kesehatan yang mengelola Program JKN-KIS guna meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui suatu Jaminan Kesehatan. Dan perlu kita akui bersama, kehadiran BPJS Kesehatan yang telah memulai kegiatan operasional semenjak 3 tahun yang lalu, nyatanya telah memperlihatkan dampak positif bagi masyarakat yaitu terhadap status kesehatan masyarakat,  perlindungan finansial, dan pertumbuhan ekonomi sektor kesehatan pun meningkat,” ujar Menteri Pemberdayaan Kemanusiaan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani ketika memperlihatkan kode kepada Duta BPJS Kesehatan di Rapat Kerja Nasional BPJS Kesehatan Tahun 2017, di Palembang (25/01).
Puan Maharani berharap, kesinambungan acara JKN-KIS harus sanggup tetap terjaga, dan untuk itu diharapkan langkah-langkah sistematis dan menyeluruh untuk mempertahankan Program JKN-KIS melalui penguatan regulasi, semoga acara ini sanggup terus berlangsung (sustainability) dan memperlihatkan dampak positif bagi seluruh masyarakat.
Kesinambungan Program JKN-KIS juga membutuhkan partisipasi dan tugas serta seluruh para pemangku kepentingan termasuk tugas pemerintah tempat dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.

Upaya-upaya terhadap peningkatan kendali mutu dan kendali biaya harus dilakukan untuk menjaga kualitas layanan kesehatan bagi penerima dengan langkah-langkah antara lain :
1.       Mendorong Gerakan Masyarakat Hidup  Sehat melalui Upaya- upaya Promotif dan Preventif
2.       Mengoptimalkan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan  Tingkat Pertama
3.       Penerapan sistem acuan berjenjang menjadikan kasus di RS tipe A bergeser ke RS tipe lainnya. Kasus yang bisa ditangani di RS tipe B,C dan D tidak harus dilayani di RS Tipe A.
4.       Upaya peningkatan strategic purchasing BPJS Kesehatan dalam pengembangan sistem penjaminan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
Puan Maharani juga berpesan, hendaknya nilai-nilai revolusi mental terus ditanamkan dalam implementasi Program JKN-KIS. Kita pahami bahwa prinsip dasar penyelenggaraan Program JKN-KIS ini ialah Gotong Royong. Suatu hal yang sudah menjadi nilai dan identitas bangsa Indonesia. Nilai bantu-membantu bukanlah nilai hidup yang saling mengandalkan, tetapi bantu-membantu itu menyangkut tanggung jawab, kerelaan untuk berbagi, menyangkut spirit inisiatif,  kerjasama dan persaudaraan. Pepatah menyampaikan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh - Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
”Oleh sebab itu, klarifikasi terperinci tugas dari seluruh stakeholder sangat diharapkan dalam menjaga kualitas dan keberlangsungan Program JKN-KIS. Saya menghimbau semoga seluruh pihak sanggup memperlihatkan sumbangsih dan kerja keras bersama demi terwujudnya bangsa Indonesia yang lebih sehat dan bermartabat,” himbau Puan Maharani.
3 Fokus Utama di Tahun 2017
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengungkapkan Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan terus menghasilkan kinerja yang semakin positif dan diharapkan semakin baik untuk ke depannya. Modal kinerja yang baik sangat penting dalam menuju cakupan semesta (universal health coverage/UHC) jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Di tahun 2016, banyak sekali pencapaian telah didapatkan diantaranya rapor hijau dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yaitu 2 (dua) sasaran simpulan tercapai diantaranya (1) Terdistribusi Kartu Indonesia Sehat 100%, tercapainya jumlah kemudahan kesehatan (Faskes) yang bekerjasama sebanyak 88% dari taget yang diberikan pemerintah yaitu 70%.
Hingga 13 Januari 2017, jumlah penerima JKN-KIS sudah mencapai 172.620.269 juta jiwa. BPJS Kesehatan juga telah berhubungan dengan kurang lebih 26.337 Fasilitas Kesehatan baik itu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Prakter Perorangan, dll) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit, Apotek, Lab dll)  yang tersebar diseluruh Indonesia.

Disamping itu, sehabis berjalan 3 tahun ternyata acara JKN-KIS tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan tapi juga perekonomian. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) membuktikan bantuan total JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai 152,2 triliun. Pada tahun 2021 kontribusinya diperkirakan meningkat hingga Rp289 triliun.

Dampak JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia sifatnya positif dan berkelanjutan. Dalam jangka pendek, acara JKN-KIS akan mendorong aktifitas ekonomi untuk sektor yang bersinggungan dengan JKN-KIS menyerupai jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas), industri farmasi, alat kesehatan dan non kesehatan (industri masakan dan minuman). Untuk jangka panjang, acara JKN-KIS mendorong peningkatan mutu modal manusia. Mutu modal insan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Tahun 2016, dampak JKN-KIS terhadap jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp57,9 triliun, industri farmasi Rp10,1 triliun, industri alat kesehatan Rp0,20 triliun, jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta Rp14,6triliun serta JKN-KIS Rp6,8 triliun. Industri makanan, minuman dan tembakau terdampak Rp17,2 triliun, perdagangan selain kendaraan beroda empat dan sepeda motor Rp7,5 triliun, jasa angkutan, pos dan kurir Rp3,5 triliun, jasa keuangan dan persewaan Rp2,4 trilun dan sektor lain Rp38,6 triliun.

Untuk meningkatkan kinerja ke depan, di tahun 2017 sendiri  terdapat 3 fokus utama yang menjadi landasan dalam menyusun arah dan kebijakan yang akan dijalankan BPJS Kesehatan di tahun 2017. Adapun fokus pertama ialah Keberlangsungan finansial,bagaimana menjamin keberlangsungan acara JKN-KIS menuju cakupan semesta. Caranya ialah dengan Peningkatan rekrutmen penerima potensial dan meminimalkan adverse selection, peningkatan kolektibilitas iuran penerima dan seluruh segmen, peningkatan kepastian dan kemudahan pembayaran iuran, penerpan law enforcement bagi kemudahan kesehatan, penerima JKN-KIs dan Badan Usaha yang melanggar, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana operasional serta optimalisasi kendali mutu dan kendali biaya Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.
Untuk Fokus kedua yaitu Kepuasan Peserta dilakukan dengan perbaikan sistem pelayanan online untuk seluruh peserta, implementasi Coordination of Benefit (COB) untuk Peserta Pekerja Penerima Upah, dan ekspansi dan peningkatan kualitas kemudahan kesehatan (tingkat pertama dan lanjutan) khususnya optimalisasi tugas FKTP sebagai link pelayanan tingkat pertama, serta kemudahan penanganan keluhan pelanggan dan jalan masuk warta peserta.
Sedangkan fokus ketiga yaitu Menuju Cakupan Semesta, dilakukan dengan cara percepatan rekrutmen peserta, mobilisasi tugas strategis kelembagaan baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menggerakan partisipasi dan tugas serta masyarakat semoga sadar mempunyai jaminan kesehatan, serta tugas aktif Kader JKN-KIS melalui organisasi kemasyarakatan, keagamaan yang mempunyai struktur nasional tempat berbasis masyarakat dengan contoh kerjasama dan pertanggungjawaban yang jelas.
 “Tidak gampang memang untuk menjalankan amanah mulia ini. Namun kami yakin, dengan pemberian dari para stakeholder serta dengan kerja keras dari seluruh Duta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, pencapaian sasaran kelembagaan ini akan sanggup berhasil diraih dengan gemilang, meskipun di tengah tantangan dan permasalahan yang tidak pula ringan, ” harap Fachmi Idris.