Latest News

Prosedur Pendaftaran BPJS

PROSEDUR PENDAFTARAN PESERTA JKN BPJS KESEHATAN

A.        Pendaftaran Bagi Penerima Bantuan Iuran / PBI

Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak bisa yang menjadi penerima PBI dilakukan oleh forum yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik (Badan Pusat Statistik) yang diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial.

Selain penerima PBI yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, juga terdapat penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah menurut SK Gubernur/Bupati/Walikota bagi Pemerintah Daerah yang mengintegrasikan jadwal Jamkesda ke jadwal JKN.

B.        Pendafataran Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah / PPU

1.  Perusahaan / Badan perjuangan mendaftarkan seluruh karyawan beserta anggota keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatan dengan melampirkan :
a. Formulir Registrasi Badan Usaha / Badan Hukum Lainnya
b. Data Migrasi karyawan dan anggota keluarganya sesuai format yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan.
2.  Perusahaan / Badan Usaha mendapatkan  nomor Virtual Account (VA) untuk dilakukan pembayaran ke Bank yang telah bekerja sama (BRI/Mandiri/BNI)
3.  Bukti Pembayaran iuran diserahkan ke Kantor BPJS Kesehatan untuk dicetakkan kartu JKN atau mencetak e-ID secara sanggup bangkit diatas kaki sendiri oleh Perusahaan / Badan Usaha.

C.        Pendaftaran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah / PBPU dan Bukan Pekerja

Ø Pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja
1.   Calon penerima mendaftar secara perorangan di Kantor BPJS Kesehatan
2.   Mendaftarkan seluruh anggota keluarga yang ada di Kartu Keluarga
3.  Mengisi formulir Daftar Isian Peserta (DIP) dengan melampirkan :
      - Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
      - Fotokopi KTP/Paspor, masing-masing 1 lembar
      - Fotokopi Buku Tabungan salah satu penerima yang ada didalam Kartu Keluarga
      - Pasfoto 3 x 4, masing-masing sebanyak 1 lembar.
      4.     Setelah mendaftar, calon peserta memperoleh Nomor Virtual Account (VA)
5.     Melakukan pembayaran iuran ke Bank yang bekerja sama (BRI/Mandiri/BNI)
6.     Bukti pembayaran iuran diserahkan ke kantor BPJS Kesehatan untuk dicetakkan kartu JKN. Pendaftaran selain di Kantor BPJS Kesehatan, dapat melalui Website BPJS Kesehatan

Ø Pendaftaran Bukan Pekerja Melalui Entitas Berbadan Hukum (Pensiunan BUMN/BUMD)
Proses pendaftaran pensiunan yang dana pensiunnya dikelola oleh entitas berbadan aturan sanggup didaftarkan secara kolektif melalui entitas berbadan aturan yaitu dengan mengisi formulir pendaftaran dan formulir migrasi data peserta.



PERSYARATAN MENJADI
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
 A.     Untuk Klinik Pratama atau yang setara harus mempunyai :
1.      Surat Ijin Operasional
2.      Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi dan Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain
3.      Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker dalam hal klinik menyelenggarakan pelayanan kefarmasian
4.      Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tubuh
5.      Perjanjian kolaborasi dengan jejaring, kalau diperlukan
6.      Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional

B.     Untuk Praktik Dokter atau Dokter Gigi harus mempunyai :
1.      Surat Ijin Praktik
2.      Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3.      Perjanjian kolaborasi dengan laboratorium, apotek, dan jejaring lainnya
4.      Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan JKN

C.      Untuk Puskesmas atau yang setara harus mempunyai :
1.      Surat Ijin Operasional
2.      Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi, Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker, dan Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain;
3.      Perjanjian kolaborasi dengan jejaring, kalau dibutuhkan
4.      Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan JKN 

D.     Untuk Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara harus mempunyai :
1.      Surat Ijin Operasional
2.      Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik
3.      Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tubuh
4.      Perjanjian kolaborasi dengan jejaring, kalau dibutuhkan
5.      Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional


Catatan :
·         Persyaratan dan Formulir tersebut diserahkan kepada Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat.
·         Diutamakan Klinik Pratama untuk mempunyai jejaring dengan Dokter Gigi, dan apabila Klinik Pratama telah memenuhi persyaratan Kredensialing, serta sesuai dengan kebutuhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama pada wilayah Kantor Cabang, maka Klinik Pratama sanggup melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Kantor Cabang setempat.