Latest News

Pengertian BPJS, Dasar Hukum, Kepesertaan dan Manfaat BPJS Kesehatan

Jumlah penduduk Indonesia yang sudah mencapai 200 Juta jiwa untuk permasalahan kesehatan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah kepada warganya, belum meratanya penanganan kesehatan antara simiskin dan sikaya yang menjadi polemik sampai ketika ini. Saya sendiri merasa miris mendengarnya jikalau mau berobat ke rumah sakit bahkan masuk UGD diharuskan adanya jaminan atau DP sebelum dirawat, belum lagi jikalau harus rawat inap tentunya uang menjadi prioritas utama untuk memesan kamar beserta obat-obatnya, mending jikalau kita sedang ada uang ketika itu jikalau tidak punya siapa yang mau menanggung.

Untuk itulah dibuat kegiatan pemerintah yang sudah usang di diskusikan menurut Undang-Undang untuk mengatasi permasalahan di atas, yang berjulukan Jaminan kesehatan Nasional (JKN) yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, sebagai salah satu upaya menjamin hak setiap warga negara untuk sanggup hidup sehat dan produktif. Jaminan Kesehatan yang dikembangkan di Indonesia merupakan bab dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan memakai mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory). Hal ini menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2004 perihal SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak
Jaminan kesehatanapa yang diberikan yaitu jaminan berupa proteksi kesehatan semoga peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan proteksi dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.melalui penerapan system kendali biaya dan kendali mutu,dan diselenggarakan menurut asuransi sosial dan equitas bagi seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia.
Jaminan Kesehatan Nasional JKN 2014 akan dijalankan oleh Pemerintah Indonesia mulai tanggal 1 Januari 2014. Program JKN ini yakni merupakan salah satu kegiatan khusus yang berasal dari Pemerintah Indonesia yang akan membawa angin segar bagi seluruh lapisan masyarakat dan rakyat Indonesia. Dan tentunya tujuan serta manfaat dari kegiatan ini yakni bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan Nasional ini yakni jaminan berupa proteksi kesehatan semoga peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan proteksi dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan tubuh aturan yang dibuat untuk menyelenggarakan kegiatan jaminan kesehatan. Dan BPJS Kesehatan mulai operasional pada tanggal 1 Januari 2014.
Jaminan kesehatan Nasional (JKN) mempunyai multi manfaat, secara medis dan maupun non medis. Ia mempunyai manfaat secara komprehensive; yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran bagi peserta. Promotif dan preventif yang diberikan bagi upaya kesehatan perorangan (personal care).
JKN menjangkau semua penduduk, artinya seluruh penduduk, termasuk warga absurd harus membayar iuran dengan prosentase atau nominal tertentu, kecuali bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta yang terakhir ini disebut sebagai peserta tunjangan iuran. Harapannya semua penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN pada tahun 2019.
Sedangkan BPJS [Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, merupakan tubuh aturan publik yang dibuat untuk menyelenggarakan kegiatan jaminan social meliputi :
  • BPJS Kesehatan: Badan aturan yang dibuat untuk menyelenggarakan prog jaminan kesehatan
  • BPJS Ketenagakerjaan
Siapa peserta BPJS Kesehatan?
  • Adalah semua penduduk Indonesia WAJIB menjadi peserta Jaminan kesehatanyang dikelola BPJS Kesehatan. Artinya mereka dihentikan tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan meskipun sudah mempunyai Jaminan kesehatanlain.
  • Orang absurd yang bekerja minimal 6 bulan di Indonesia dan telah membayar iuran  Peserta BPJS Kesehatan

Peserta PBI Jaminan Kesehatan
  • Fakir miskin dan orang tidak bisa sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayar pemerintah sebagai peserta Jaminan Kesehatan yang diatur melalui peraturan pemerintah
  • Orang yang cacat total tetap dan tidak bisa cacat fisik/mental sehingga seseorang tidak bisa melaksanakan pekerjaan, yang penetapnnya dilakukakn oleh dokter
Siapa pekerja peserta upah ?
Adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan mendapatkan gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain, terdiri atas PNS, Anggota TNI, Anggota Polri,   Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non PNS, PTT, Honorer, Staf khusus dan pegawai lain yang dibayar ddengan APBN atau APBD, Pegawai Swasta, Pekerja lain yg memenuhi kriteria pekerja peserta upah
Siapa pekerja bukan peserta upah?
Adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, terdiri atas Pekerja di luar relasi kerja atau pekerja berdikari dan Pekerja lain yg memenuhi kriteria pekerja bukan peserta upah
Siapa bukan pekerja?
Adalah Setiap orang yang tidak bekerja tapi bisa membayar iuran Jaminan Kesehatan, terdiri atas Investor, Pemberi kerja, orang perseorangan, pengusaha, tubuh aturan atau tubuh lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang memperkerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dlm bentuk lain; Penerima pensiun;         Veteran; Perintis Kemerdekaan; serta Bukan pekerja lain yg memenuhi kriteria bukan pekerja peserta upah
Siapa yg dimaksud anggota keluarga?
Adalah Isteri/Suami yang sah dari peserta; Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta; Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal
  • Peserta Bukan PBI JK, sanggup mengikutsertakan anggota keluarga yang lain, maks. 5 org
  • Jika jumlah peserta dan anggota keluarga lebih dr 5 org, dpt mengikutsertakan dengan membayar iuran tambahan
Kerugian tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan, ibarat ketika sakit dan harus berobat atau dirawat maka semua biaya yg timbul hrs dibayar sendiri & kemungkinan bisa sangat mahal di luar kemampuan
PENTING,
  • Pendaftaran peserta PBI : Pemerintah mendaftarkan PBI Jaminan Kesehatan sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Pendaftaran peserta bukan PBI dan bukan pekerja: Setiap org bukan pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta Jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran
IURAN
Apa Itu Iuran ? Adalah sejumlah uang yang dibayarkan scr teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah u/ kegiatan Jaminan Kesehatan
Kapan iuran dibayar ?
Pemberi kerja wajib membayar lunas iuran jaminan kesehatanseluruh peserta yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap bulan yang dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka iuran dibayar pada hari kerja berikutnya
Besar iuran tambahan untuk peserta pekerja bukan peserta upah yang mempunyai anggota keluarga lebih dari 5 (termasuk peserta)
Iuran jaminan kesehatan ang sudah disepakati di tk. Pokja bagi anggota keluarga tambahan dr peserta bukan peserta upah dan peserta bkn pekerja yang mempunyai jml anggota keluarga lbh dari 5 org tmsk peserta, dibayar oleh peserta mnrt ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden
MANFAAT
APA ITU manfaat ? Adalah faedah jaminan yang menjadi hak peserta dan anggota keluarganya
Manfaat untuk peserta dan keluarganya: Tiap peserta berhak memperoleh manfaat Jaminan kesehatanyang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tmsk pelayanan obat dan bhn medis habis pakai sesuai dg kebutuhan medis yang diperlukan
Manfaat jaminan kesehatan, terdiri atas :
  1. Manfaat medis; tidak terikat dengan besaran iuran
  2. Manfaat non medis, meliputi: Manfaat kemudahan (dibedakan menurut skala besaran iuran) dan Manfaat ambulans, hanya diberikan ungtuk pasien tumpuan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang  ditetapkan BPJS Kesh.
  3. Manfaat pelayanan promotif dan preventif, meliputi: Penyuluhan kesehatan perorangan (minimal Penyuluhan perihal pengelolaan faktor resiko. Risiko penyakit dan PHBS); Imunisasi dasar (meliputi BCG, DPT-HB, Polio, Campak); Keluarga Berencana (konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, tubektomi berhubungan dengan forum KB); Skrining kesehatan (mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan
PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN ??
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
Pelayanan kesehatan Non Spesialistik:
  1. Administrasi pelayanan
  2. Pelayanan promotif dan preventif.
  3. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis
  4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif
  5. Pelayanan obat dan materi medis habis pakai
  6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis.
  7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama.
  8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi
Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan
Rawat Jalan
  1. Administrasi pelayanan
  2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter seorang andal dan subspesialis;
  3. Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis
  4. Pelayanan obat dan materi medis habis pakai;
  5. Pelayanan alat kesehatan implant
  6. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis
  7. Rehabilitasi medis
  8. Pelayanan darah
  9. Pelayanan kedokteran forensik
  10. Pelayanan mayat di fasilitas kesehatan
Rawat Inap
  1. Perawatan Inap non Intensif
  2. Perawatan Inap di Ruang Intensif
  3. Pelayanan kesehatan yang telah ditanggung dlm kegiatan pemerintah tdk tmsk yang dijamin
  4. Peserta berhak dpt pelayanan alat bantu kesehatan (jenis dan plafon harga ditetapkan)

Kelas Rawat Inap yang Ditanggung BPJS Kesehatan


Pelayanan Yang Tidak Dijamin
  1. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
  2. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak berhubungan dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat;
  3. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh kegiatan jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera jawaban kecelakaan kerja atau relasi kerja;
  4. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
  5. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
  6. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
  7. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi);
  8. gangguan kesehatan/penyakit jawaban ketergantungan obat dan/atau alkohol;
  9. gangguan kesehatan jawaban sengaja menyakiti diri sendiri, atau jawaban melaksanakan hobi yang membahayakan diri sendiri;
  10. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif menurut evaluasi teknologi kesehatan (health technology assessment);
  11. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
  12. alat kontrasepsi, kosmetik, masakan bayi, dan susu;
  13. perbekalan kesehatan rumah tangga;
  14. pelayanan kesehatan jawaban tragedi pada masa tanggap darurat, insiden luar biasa/wabah;
  15. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada relasi dengan Manfaat Jaminan kesehatanyang diberikan.
HAL LAIN
  1. Pasien kecelakaan kemudian lintas: BPJS kesh.membayar selisih biaya pengobatan yang telah dibayar oleh kegiatan Jaminan kecelakaan kemudian lintas sesuai dengan tarif BPJS kesehatan.
  2. Peserta jaminan kesehatan yang menghendaki kelas perawatan yang lebih tinggi, selisih biaya menjadi beban peserta dan atau asuransi swasta yang diikuti peserta
  3. Peserta Jaminan Kesehatan sanggup mengikuti kegiatan asuransi kesehatan tambahan,            Dimana BPJS Kesh dan penyelenggara asuransi tambahan dpt berkoordinasi dlm memberi manfaat untuk peserta JAMINAN KESEHATANyang berhak atas proteksi asuransi kesh. tambahan
Fasilitas kesehatan
Apa itu Fasilitas kesehatan ? Adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dipakai untuk menyelenggarakan upaya yankes perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat
Peserta terdaftar
  1. Pertama kali tiap peseta terdaftar pada 1 fasilitas tingkat I yang ditetapkan oleh BPJS kesehatan sesudah menerima rekomendasi Dinas Kesehatan
  2. Minimal 3 bulan selanjutnya peserta berhak menentukan Fasilitas Kesehatan tingkat I yang diinginkan
  3. Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan tingkat I daerah peserta terdaftar kecuali: 1. Berada di luar wilayah failitas kesehatan tingkat I daerah peserta terdaftar ; 2. keadaan kegawatdaruratan medis
Peserta Penanganan lanjutan
  1. Jika peserta memerlukan yankes tingkat Lanjutan, Fasilitas Kesehatan tingkat I hrs merujuk ke Fasilitas Kesehatan tumpuan tingkat lanjutan sesuai dengan sistem tumpuan yang diatur
  2. Fasilitas Kesehatan wajib menjamin peserta yang di RI u/ mendpt obat dan bhn medis habis pakai yang dibutuhkan ssi dg indikasi medis
  3. Fasilitas Kesehatan tumpuan yang tidak mempunyai sarana penunjang, wajib membangun jejaring dengan Fasilitas Kesehatan penunjang u/ menjamin ketersediaan obat, bhn medis habis pakai dan investigasi penunjang yang dbutuhkan
 Peserta pelayanan gawat darurat
  1. Peserta yang perlu pelayanan gawat darurat dpt pribadi memperoleh pelayanan di tiap Fasilitas Kesehatan
  2. Peserta yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang tdk berhubungan dg BPJS Kesh., hrs segera dirujuk ke Fasilitas Kesehatan yang berhubungan dengan BJS kesehatan sesudah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dpt dipindahkan
  3. Pemerintah (termasuk Pemda) bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan yankes untuk pelaksanaan kegiatan jaminan kesehatan
  4. Pemerintah sanggup memberi kesempatan kepada swasta untuk berperan memenuhi ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
Sudah tak sabar ikut JKN ? Jelas saja. Mengapa begitu? Dengan iuran yang terjangkau bisa sebagai sarana tolong-menolong membantu peserta lain yang sedang sakit, namun peserta sewaktu-waktu juga sanggup menikmati fasilitas pelayanan dasar (tingkat I),  meliputi Puskesmas, klinik dokter praktik swasta, klinik Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan lanjutan (tingkat II) meliputi rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.