Latest News

BPJS Kesehatan Upayakan Program JKN-KIS Makin Berkualitas

Kehadiran agenda Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 perihal Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), terbukti telah menawarkan impian gres bagi seluruh rakyat Indonesia akan adanya kepastian proteksi atas hak jaminan sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 H Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai insan yang bermartabat.

Sesuai dengan Undang-Undang SJSN, jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional menurut prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin supaya penerima memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan proteksi dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Ketentuan dalam Undang-Undang SJSN tersebut sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan, salah satunya dilakukan melalui peningkatan cakupan kepesertaan JKN-KIS melalui pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan salah satu target pokok yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 sebagai pembagian terstruktur mengenai dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita).

“Pemerintah Pusat sudah berkomitmen dan memutuskan untuk menawarkan jaminan kesehatan bagi penduduk kurang mampu. Sebanyak kurang lebih 40% dari total 257 juta penduduk Indonesia didanai negara. Mereka tergolong sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam agenda JKN-KIS, dengan besaran iurannya yang dibayarkan negara sebesar Rp 23.000 per orang per bulan atau sekitar Rp25 triliun dari APBN. Sedangkan sisanya ialah penduduk yang iurannya tidak didanai pemerintah didorong terus menerus untuk bergabung dengan agenda JKN-KIS,” kata Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga Bayu Wahyudi, dalam Diskusi Media yang digelar di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Senin (09/01).

Bayu menegaskan, dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap keberlangsungan agenda JKN-KIS demi mencapai cakupan semesta atau universal health coverage (UHC) sangatlah strategis. Bentuk tunjangan tersebut salah satunya dengan mengintegrasikan agenda Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke agenda JKN-KIS. Integrasi Jamkesda merupakan sinergi penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemda dengan bagan JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

“Sebanyak 433 Pemda telah memperlihatkan komitmennya dengan mengintegrasikan agenda Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke agenda JKN-KIS. Dukungan pemda ini mencakup penganggaran APBD, kepesertaan, perda (Perda), maupun pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan. UU 36 Nomor 2009 perihal Kesehatan mewajibkan pemda mengalokasikan 10% dari APBD untuk sektor kesehatan, sedangkan APBN sebanyak 5%. Besaran anggaran tersebut di antaranya untuk promosi kesehatan masyarakat, pemenuhan akomodasi layanan kesehatan beserta kelengkapannya termasuk dokter,” terangnya.

Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo telah menginstruksikan Pemerintah Daerah untuk melakukan seluruh kewajibannya terkait agenda JKN-KIS, termasuk di antaranya meminta Pemerintah Daerah mengintegrasikan agenda Jamkesdanya ke dalam agenda JKN-KIS. Berdasarkan Pasal 67 UU 23/2014 perihal Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban kepala tempat dan wakil kepala tempat ialah melakukan agenda strategis nasional.

Selain itu kewajiban kepala tempat dan wakil kepala tempat ialah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan agenda strategis nasional. Kepala tempat dan/atau wakil kepala tempat yang tidak melakukan agenda strategis nasional dikenai hukuman mulai dari hukuman administrative hingga dengan hukuman pemberhentian tetap.

Bahwa dalam hal dipandang dana dalam APBD tidak mencukupi untuk mendaftarkan penduduk tempat tersebut sebagai Peserta dalam agenda jaminan kesehatan, maka pemerintah tempat sanggup (1) Menyesuaikan jumlah kepesertaan yang didaftarkan dalam agenda jaminan kesehatan; (2) Melakukan pembiasaan anggaran: (3) Melakukan validasi dan pembiasaan jumlah kepesertaan yang diusulkan untuk didaftarkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (yang ditanggung pemerintah sentra melalui APBN)